Ada Apa dengan Internal Fraksi PDIP di DPRD Medan?

POLITIKUS.id - Pertemuan Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen, dengan kelompok mahasiswa Cipayung Plus di Hotel Grand Inna pada Rabu (3/9/2025), menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena acara itu digelar di hotel di tengah gelombang protes mahasiswa terhadap gaji dan tunjangan dewan, tetapi juga karena kritik pedas justru datang dari dalam rumah sendiri: Fraksi PDIP.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan, Robi Barus, secara terbuka menegur langkah Wong Chun Sen. Menurutnya, apa yang dilakukan Wong jelas bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang meminta pejabat daerah menunda segala bentuk kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kecurigaan pemborosan anggaran. Kritik ini terasa menohok, sebab yang dikritik adalah sesama kader partai, bahkan Ketua DPRD yang juga berasal dari PDIP.

Robi menegaskan, gedung DPRD Medan adalah rumah rakyat yang seharusnya digunakan sebagai ruang dialog dengan mahasiswa. “Ada ruang rapat anggaran, ruang Banmus, bahkan ruang paripurna yang bisa menampung massa. Gedung itu milik rakyat. Mengapa justru memilih hotel di tengah situasi kritis seperti ini?” ujarnya.

Namun, di balik kritik terbuka tersebut, publik mulai bertanya: ada apa dengan internal Fraksi PDIP di DPRD Medan? Mengapa teguran yang seharusnya bisa disampaikan secara internal justru diumbar ke publik?

Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika penentuan kursi Ketua DPRD Medan pasca Pemilu 2024. Mengacu pada catatan Medan Kini, dua nama kuat memang bersaing: Wong Chun Sen dan Robi Barus. Keduanya sama-sama kader senior PDIP, sama-sama telah tiga periode duduk di DPRD, dan sama-sama memiliki modal suara yang signifikan—Wong meraih 12.408 suara dari Dapil Medan 3, sementara Robi mengantongi 10.354 suara dari Dapil Medan 1.

Pada akhirnya, otoritas penentuan jabatan politik berada di tangan DPP PDIP sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi dalam struktur partai. Melalui keputusan resmi, DPP PDIP menetapkan Wong Chun Sen sebagai Ketua DPRD Medan periode 2024–2029, sementara Robi Barus dipercayakan memimpin Fraksi PDIP DPRD Medan. Keputusan ini secara formal mengakhiri tarik-menarik kandidat di internal partai, namun secara substantif justru menyisakan dinamika politik yang kini tampak ke permukaan melalui perbedaan sikap dan gaya kepemimpinan di antara kedua figur tersebut.

Polemik pertemuan di hotel kemudian menjadi semacam panggung baru bagi Robi untuk menunjukkan perbedaan sikap politiknya. Ia tampil sebagai suara kritis, bukan hanya terhadap mahasiswa atau publik, tetapi juga terhadap langkah Ketua DPRD yang berasal dari partainya sendiri.

Di sisi lain, sikap Wong yang memilih hotel bisa dibaca sebagai simbol gaya kepemimpinan yang ingin ia tunjukkan—lebih formal, lebih eksklusif, namun sekaligus mengabaikan sensitivitas publik. Pilihan ini kemudian dimanfaatkan Robi untuk menggiring opini publik bahwa kepemimpinan Wong tidak sejalan dengan suasana batin rakyat. Kritik itu menjadi penanda bahwa persaingan lama antar keduanya kini muncul kembali ke permukaan dalam bentuk perbedaan strategi politik.

Persoalan ini tidak sekadar menyangkut pilihan teknis antara hotel dan gedung dewan, melainkan merefleksikan dinamika legitimasi politik serta kontestasi kepemimpinan di internal PDIP DPRD Medan. Kritik yang disampaikan Robi terhadap Wong dapat dipahami sebagai praktik check and balance internal, suatu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di tubuh partai. Akan tetapi, ketika kritik tersebut diekspresikan secara terbuka, maknanya meluas menjadi arena pertarungan simbolik: upaya memperlihatkan siapa yang lebih peka terhadap aspirasi publik sekaligus lebih berhak meneguhkan diri sebagai representasi utama partai di lembaga legislatif.

Kini, publik menyaksikan bagaimana dua figur sentral PDIP di DPRD Medan justru tampil berhadap-hadapan. Wong sebagai Ketua DPRD, dan Robi sebagai Ketua Fraksi, sama-sama berusaha mengukuhkan diri sebagai representasi moral partai. Pertarungan ini bukan hanya soal kursi, tetapi juga soal citra PDIP di mata publik: apakah mampu tampil sebagai partai yang solid, atau justru tercabik oleh kepentingan dan ego kadernya sendiri.