Ketua DPRD Sumut Terima Kunjungan Ketua DPP GMNI Bidang Politik, Bahas Isu Sosial, Ekonomi, dan Politik Terkini Hingga Sikap Politik GmnI

POLITIKUS.id - MEDAN – Ketua DPRD Sumatera Utara menerima kunjungan Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bidang Politik, Maman Silaban, Kamis, 4 September 2025. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPRD itu membahas kondisi sosial, ekonomi, dan politik terkini, sinergi GmnI & DPRD Sumut, hingga sikap politik GMNI.

Dalam paparannya, Maman mengurai sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Sumut, mulai dari inflasi, angka pengangguran, hingga jumlah penduduk miskin yang masih tinggi. Menurutnya, DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh menutup mata terhadap fakta-fakta tersebut.

“Setiap kebijakan publik harus berangkat dari realitas rakyat. DPRD punya tanggung jawab memastikan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat. Politik yang baik adalah politik yang menghadirkan manfaat nyata, bukan sekadar seremonial,” ujar Maman.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan Ketua DPRD Sumut yang mau berdialog dengan elemen mahasiswa dan masyarakat. Menurut Maman, langkah tersebut sejalan dengan instruksi dari DPP Golkar yang sebelumnya disampaikan Sekjen Golkar, Sarmuji, agar anggota DPRD di provinsi maupun kabupaten/kota tetap siaga di daerah masing-masing untuk menerima aspirasi rakyat.

“Saya melihat Golkar Sumut, terutama Ketua DPRD, cukup mengikuti instruksi DPP. Itu baik bila diiringi dengan keseriusan mendengar suara publik. Harapan kami, sinergi ini terus terjaga,” tambahnya.

Di penghujung pertemuan, Maman membacakan sikap politik GMNI sebagaimana tertuang dalam dokumen resmi:

“GMNI tetap setia pada garis Marhaenisme: berpihak pada rakyat kecil, menolak kemewahan di atas penderitaan rakyat.”

Menurut Maman, sikap ini menjadi pijakan GMNI untuk mendorong teladan kesederhanaan pejabat, mendukung evaluasi kinerja legislatif, serta menegaskan politik kerakyatan yang substansial, bukan seremonial.

Pertemuan ini menunjukkan adanya ruang komunikasi yang sehat antara Organisasi Kepemudaan, dan legislatif, sekaligus menumbuhkan harapan baru bahwa DPRD Sumut bisa semakin dekat dengan rakyat dalam menghadapi tantangan sosial-ekonomi di Sumatera Utara.