Loading politikus.id

Memuat konten...

Memuat halaman...

Cari Berita

Kategori Populer:

politik

Brutalnya Aparat Pukul Mundur Aksi 26 Agustus: Kapoldasu Diminta Bertanggung Jawab

Aparat brutal pukul mundur aksi 26 Agustus di DPRD Sumut, Kapolda diminta bertanggung jawab.

Admin Politikus
17:00 WIB
28
2 min baca
BAGIKAN:
Font:
Brutalnya Aparat Pukul Mundur Aksi 26 Agustus: Kapoldasu Diminta Bertanggung Jawab
Brutalnya Aparat Pukul Mundur Aksi 26 Agustus: Kapoldasu Diminta Bertanggung Jawab

POLITIKUS.id - Medan - Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat di depan Gedung DPRD Sumatera Utara pada 26 Agustus 2025 berubah menjadi panggung kekerasan. Aparat kepolisian menembakkan gas air mata dan memukul mundur massa dengan kekerasan fisik. Sejumlah demonstran terkapar, ada yang jatuh pingsan, sementara lainnya mengalami luka luka akibat tindakan represif tersebut. Muhammad Rasyid Situmorang, Korwil II Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (HIMAPOL), mengecam keras insiden itu. Ia menegaskan bahwa tindakan aparat adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi. “Kami Bukan Musuh, Tapi Rakyat yang Kalian Lindungi! Setiap pukulan, gas air mata, dan intimidasi terhadap demonstran adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan amanat reformasi,” ujarnya. Rasyid menambahkan, pihaknya memiliki bukti keterlibatan aparat dalam pemukulan massa aksi. Karena itu, ia mendesak pimpinan kepolisian daerah mengambil langkah tegas. “Saya meminta Bapak Kapolda Sumatera Utara untuk menindak tegas semua oknum polisi yang terlibat pemukulan demonstran kemarin. Kami punya buktinya,” tegasnya. Kecaman juga datang dari Fouder Gerakan Untuk Rakyat (Guntur), Renaldo Diaz Simbolon. Ia menilai insiden itu tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan kepolisian daerah. “Tindakan brutal dan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap demonstran di Medan adalah perintah dan persetujuan dari Kapoldasu selaku pimpinan. Apa bentuk pertanggung jawabannya?” katanya. Aksi 26 Agustus di depan DPRD Sumut ini menambah catatan kelam perjalanan demokrasi di daerah. Alih-alih menjaga ketertiban, aparat justru kembali menunjukkan watak represif yang menjadikan rakyat sebagai musuh. Pertanyaannya kini sederhana: beranikah Kapoldasu bertanggung jawab, atau sekali lagi berlindung di balik dalih klasik bernama “oknum”? Dapatkan info terkini, analisis mendalam, dan diskusi menarik tentang dinamika politik dan sosial. Jangan lewatkan update penting dan ikuti perbincangan yang memengaruhi kita semua. Pantau terus akun kami untuk tetap terhubung.

TAG:

Kapolda Sumut unjuk rasa DPRD Sumut kekerasan