Sesama Kader Golkar Berseteru, Ketua DPRD Sumut Laporkan Wakil Ketua Deli Serdang – Pengamat Politik: Selesaikan Secara Internal

Diksi Politik - Medan – Polemik antara Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, dengan Wakil Ketua DPRD Deli Serdang berinisial HS menuai sorotan publik. Pengamat politik Bakhrul Khair Amal menilai langkah Erni yang melaporkan HS ke Polda Sumut atas dugaan pencemaran nama baik di Instagram terlalu berlebihan. Menurut Bakhrul, sebagai pemimpin lembaga legislatif, Erni semestinya lebih dewasa dalam menghadapi kritik, baik dari masyarakat maupun sesama anggota dewan. “Seharusnya dia (Erni) bisa bertabayun, berdiskusi, lalu bertanya. Penyelesaian itu bisa dilakukan dengan perspektif kepemimpinan, karena akan terlihat kedewasaannya dalam berpolitik,” ujar Bakhrul saat dimintai tanggapan, Senin (18/8/2025). Ia menilai Erni terkesan terlalu baperan, padahal bahasa yang digunakan dalam komentar media sosial tersebut tidak tergolong hinaan serius. Bakhrul juga menyarankan agar Erni lebih dahulu berkonsultasi dengan ahli bahasa sebelum membawa persoalan ke ranah hukum. “Dalam perspektif bahasa Indonesia, salahnya di mana? Kata bestie itu artinya sahabat, lalu disambung dengan komentar lain. Pasal yang mau dilihat kan soal pencemaran nama baik di UU ITE,” jelasnya. Ia mewanti-wanti agar laporan tersebut tidak dijadikan alat oleh oknum tertentu untuk menciptakan kegaduhan politik di Sumut. “Bahasa yang dipakai itu kan umum dan sering terdengar. Tidak ada tendensi. Karena itu harus dicek dulu oleh ahli bahasa. Kalau bisa diselesaikan secara internal, kenapa mesti ke polisi?” katanya. Lebih jauh, Bakhrul menilai laporan ini menunjukkan kelemahan Erni dalam mengelola persoalan. “Kalau masalah pribadi saja tak mampu diselesaikan, bagaimana dengan persoalan besar di Sumatera Utara? Jangan semua hal dibawa ke ranah hukum. Beda pendapat itu biasa. Bhineka Tunggal Ika artinya berbeda tetapi tetap satu. Demokrasi gagal karena perbedaan pendapat tak bisa diterima,” tegasnya. Menurutnya, seorang politikus sejati justru diuji dari kemampuan mencari solusi, bukan memperpanjang konflik. “Yang dikritik itu pejabat, bukan pribadinya. Mereka pejabat publik, jangan cepat menuduh atau menghakimi,” ucapnya. Dapatkan info terkini, analisis mendalam, dan diskusi menarik tentang dinamika politik dan sosial. Jangan lewatkan update penting dan ikuti perbincangan yang memengaruhi kita semua. Pantau terus akun kami untuk tetap terhubung.